Jakarta-Film Indonesia. Langkah Lembaga Sensor Film (LSF) di Indonesia hingga kini masih menjadi polemik. Dalam UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman masih belum mampu menemukan rumuan tepat. Sri Sultan Hamenkubuwono X pun angkat bicara. Dalam diskusi publik film yang digelar di Book Store ak.’sa.ra, Kemang, Jakarta, Senin (31/3) lalu mengatakan, bahwa Sri Sultan HB X memberikan usulan alternatif.
Usulan alternatif tersebut terkait dengan kontroversi antara pihak LSF yang tetap menjalankan prosedur UU tersebut dengan sensor-nya, dan Masyarakat Film Indonesia (MFI) melalui lembaga klasifikasi usia penonton.
“Peran orang tua harus memiliki tanggung jawab melakukan proses pendampingan terhadap anak-anaknya untuk menciptakan kebersamaan dan menanamkan nilai-nilai multikulturalisme. Anak juga dapat memilih dan mengapresiasi film sebagai media pendidikan dan hiburan dalam hubungan keluarga dan lingkungan sekitar,” ujarnya saat memberi peryataan keynote speaker.
Sri Sultan HB X juga menambahkan, peran keluarga dan orang tua juga salah satu alternatif dalam membentengi dalam pilihan sensor terhadap anak saat mereka menonton media film atau televisi.
Di sisi lain, Titie Said, ketua LSF mengatakan, sensor film pada hakikatnya memberikan rasa aman pada masyarakat untuk memilih film yang layak atau tidak.
“LSF berhak menyensor yang patut tidak ditonton oleh masyarakat. Tidak hanya media film di bioskop, tayangan program di televisi juga menjadi sasaran kami (LSF),” ungkap Titie Said, yang memiliki 45 anggota LSF dari berbagai pemuka.
Pendapat berbeda disampaikan filmmaker Mira Lesmana, terkait tindakan LSF yang tetap dengan prosedur tetapnya. “Sensor sudah tak lagi sesuai dalam negara demokrasi, dan ini pembungkaman. Ini jelas-jelas melanggar kode etik profesi sebagai kreator film. Langkah kami (MFI) tetap memberi usulan alternatif melalui lembaga klasifikasi usia penonton,” tegas Mira.
Diskusi tersebut juga dihadiri narasumber oleh Titie Said (ketua LSF), Zoemrotin KS (YLKI), Dedi Mizwar (sutradara, BP2N), Romo Benny Susetyo (rohaniawan), Mira Lesmana (sutradara, produser), Amir Siregar (wartawan senior), dan Tito Amanda.
Selain narasumber tersebut, tampak hadir Garin Nugroho, Franky Sahilatua, Nicholas Saputra, dan Tino Saroenggaleo. (red. film indonesia)
Usulan alternatif tersebut terkait dengan kontroversi antara pihak LSF yang tetap menjalankan prosedur UU tersebut dengan sensor-nya, dan Masyarakat Film Indonesia (MFI) melalui lembaga klasifikasi usia penonton.
“Peran orang tua harus memiliki tanggung jawab melakukan proses pendampingan terhadap anak-anaknya untuk menciptakan kebersamaan dan menanamkan nilai-nilai multikulturalisme. Anak juga dapat memilih dan mengapresiasi film sebagai media pendidikan dan hiburan dalam hubungan keluarga dan lingkungan sekitar,” ujarnya saat memberi peryataan keynote speaker.
Sri Sultan HB X juga menambahkan, peran keluarga dan orang tua juga salah satu alternatif dalam membentengi dalam pilihan sensor terhadap anak saat mereka menonton media film atau televisi.
Di sisi lain, Titie Said, ketua LSF mengatakan, sensor film pada hakikatnya memberikan rasa aman pada masyarakat untuk memilih film yang layak atau tidak.
“LSF berhak menyensor yang patut tidak ditonton oleh masyarakat. Tidak hanya media film di bioskop, tayangan program di televisi juga menjadi sasaran kami (LSF),” ungkap Titie Said, yang memiliki 45 anggota LSF dari berbagai pemuka.
Pendapat berbeda disampaikan filmmaker Mira Lesmana, terkait tindakan LSF yang tetap dengan prosedur tetapnya. “Sensor sudah tak lagi sesuai dalam negara demokrasi, dan ini pembungkaman. Ini jelas-jelas melanggar kode etik profesi sebagai kreator film. Langkah kami (MFI) tetap memberi usulan alternatif melalui lembaga klasifikasi usia penonton,” tegas Mira.
Diskusi tersebut juga dihadiri narasumber oleh Titie Said (ketua LSF), Zoemrotin KS (YLKI), Dedi Mizwar (sutradara, BP2N), Romo Benny Susetyo (rohaniawan), Mira Lesmana (sutradara, produser), Amir Siregar (wartawan senior), dan Tito Amanda.
Selain narasumber tersebut, tampak hadir Garin Nugroho, Franky Sahilatua, Nicholas Saputra, dan Tino Saroenggaleo. (red. film indonesia)
0 comment:
Posting Komentar