Jakarta-Film Indonesia. Peringatan Hari Film Nasional ke 58 pada 30 Maret lalu tak lepas dari peran sensor dan lembaganya. Sejarah sensor film di Indonesia yang telah dimulai sejak masa kolonial hingga kini masih terus “mengawasi” karya-karya pembuat film. Sensor juga dikaitkan dengan pemberangusan, tidak hanya pada media massa, namun juga pada film.
Keberadaan sensor dan Lembaga Sensor Film (LSF) pada UU No. 8 tahun 1992, memberi kesadaran bagi kita, bahwa perfilman adalah salah satu bidang yang jelas-jelas tertinggal dalam proses reformasi menyeluruh yang menjadi agenda bangsa 10 tahun lalu.
Demikian penjelasan pada diskusi dan peluncuran buku “Ketika Sensor Tak Mati-mati” yang dihadiri oleh sutradara film Riri Riza dan Heru Hendratmoko, ketua AJI, di Universitas Nasional, Selasa (1/4) siang.
Riri Riza mengungkapkan, ada beberapa dugaan penyelewengan terkait aturan LSF. Dalam PP No.7 tahun 1994 diatur, bahwa pemerintah menunjuk anggota LSF sebanyak 45 orang dari wakil pemerintah dan tokoh masyarakat pilihan pemerintah. Anggota LSF diangkat oleh presiden, dan selama tiga tahun dapat diangkat kembali tanpa ada aturan pembatasan.
“Lembaga klasifikasi memberi pilihan alternatif dari LSF untuk memberi golongan usia spesifik bagi film-film yang akan diedarkan di bioskop. Tapi, lembaga klasifikasi tidak berwenang melakukan pemotongan. Film yang mengandung situasi ekstrim seperti kekerasan berlebihan, isu-isu politik yang dianggap sensitif atau erotis akan mendapat penggolongan usia matang, misalnya 21 atau 24 tahun ke atas,” ujar Riri.
Selain penjelasan film, buku terbitan Kalam tersebut memuat sejumlah penulis dari jurnalis, pengamat film, penyair dan kurato seni rupa yang memberi pandangan dan gagasan dalam perumusan sensor dalam aspek berbeda. Diantaranya, Ignatius Haryanto, David T. Hill dan Khrisna Sen, Satrio Arismunandar, Veronica Kusuma, Wulan Dirgantoro, dan Ariel Heryanto.
Buku ini sekaligus memberi pandangan dan pengetahuan, bahwa sensor tidak hanya berkaitan pada karya film, namun menyajikan pada penerbitan media massa, karya seni rupa, dan panyair. (red.film indonesia)
Keberadaan sensor dan Lembaga Sensor Film (LSF) pada UU No. 8 tahun 1992, memberi kesadaran bagi kita, bahwa perfilman adalah salah satu bidang yang jelas-jelas tertinggal dalam proses reformasi menyeluruh yang menjadi agenda bangsa 10 tahun lalu.
Demikian penjelasan pada diskusi dan peluncuran buku “Ketika Sensor Tak Mati-mati” yang dihadiri oleh sutradara film Riri Riza dan Heru Hendratmoko, ketua AJI, di Universitas Nasional, Selasa (1/4) siang.
Riri Riza mengungkapkan, ada beberapa dugaan penyelewengan terkait aturan LSF. Dalam PP No.7 tahun 1994 diatur, bahwa pemerintah menunjuk anggota LSF sebanyak 45 orang dari wakil pemerintah dan tokoh masyarakat pilihan pemerintah. Anggota LSF diangkat oleh presiden, dan selama tiga tahun dapat diangkat kembali tanpa ada aturan pembatasan.
“Lembaga klasifikasi memberi pilihan alternatif dari LSF untuk memberi golongan usia spesifik bagi film-film yang akan diedarkan di bioskop. Tapi, lembaga klasifikasi tidak berwenang melakukan pemotongan. Film yang mengandung situasi ekstrim seperti kekerasan berlebihan, isu-isu politik yang dianggap sensitif atau erotis akan mendapat penggolongan usia matang, misalnya 21 atau 24 tahun ke atas,” ujar Riri.
Selain penjelasan film, buku terbitan Kalam tersebut memuat sejumlah penulis dari jurnalis, pengamat film, penyair dan kurato seni rupa yang memberi pandangan dan gagasan dalam perumusan sensor dalam aspek berbeda. Diantaranya, Ignatius Haryanto, David T. Hill dan Khrisna Sen, Satrio Arismunandar, Veronica Kusuma, Wulan Dirgantoro, dan Ariel Heryanto.
Buku ini sekaligus memberi pandangan dan pengetahuan, bahwa sensor tidak hanya berkaitan pada karya film, namun menyajikan pada penerbitan media massa, karya seni rupa, dan panyair. (red.film indonesia)
Tag: Tembang, Artis Populer, Majalah Online, Cerita Dewasa, Download Film, Film, Zone Artis Indonesia
0 comment:
Posting Komentar